justice collaborator pdf. establishment of Justice Collaborator; (2) physical and psychological protection; (3) special treatment and (4) appreciation. justice collaborator pdf

com Abstrak – Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Majelis Hakim memandang Richard sebagai orang yang turut serta, namun bukan sebagai pelaku utama. pelaku·. Kata kunci: Justice collaborator, narkotika, SEMA, perlindungan hukum . Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. For example, corruption, terrorism, drugs, money laundering, or the Human Trafficking. Pengaturan tentang Justice Collaborator diatur dalam UU No. Bagaimana pandangan Hakim terhadap adanya justice collaborator sebagai pelaku yang bekerja sama untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus tindak pidana korupsi? 4. Justice collaborator sangat berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir seperti tindak pidana narkotika, Peran justice collaborator dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika karena dapat menarik dan menjerat bandar atau pelaku lainnya. Istilah justice collaborator sering disalahartikan dengan whistleblower. id Abstract The first and foremost problem in this study is the setting of Whistle Blower and Justice Collaborator in Indonesia. role of justice collaborator in the future, it is necessary to make several efforts, including the need to optimize legal protection against justice collaborators through adoption in. Pengaturan Saksi Pelaku (Justice Collabolator) dalam Tindak Pidana Korupsi di dalam. The main focus of this study is to examine criminal law policy on the concept of justice collaborator in corruption criminal act and how the legal punishment is for. 4,, No. Apa itu justice collaborator masih kerap dipertanyakan oleh sebagian orang. 5 Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan langsung mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK apabila belum ditetapkannya status sebagai justice collaborator; 6Amir Ilyas dan Jupri. 813. In the provisions of positive Indonesian law, justice collaborators are briefly regulated in LawMaka dari itu, hadirlah konsep justice collaborator untuk menanggulangi dan mengatasi hambatan dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang ada di Jawa Tengah. Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memperoleh status Justice Collaborator terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) pada tindak pidana korupsi dari segi hukum positif dan dari segi fiqh jinayah. Pada perkembangannya istilah justice collaborator sering disamakan dengan saksi mahkota (crown witness), padahal meskipun ada kemiripannya, namun secara subtansi dan mekanismenya crown witness dan justice collaborator berbeda. Eksistensi Terdakwa sebagi Justice Collaborator secara koopratif membantu Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk membongkar kasus suap. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada istilah justice collaborator, melainkan narapidana yang bersedia membongkar kasus pidana dalam perkaranya narapidana tersebut untuk menemukan kemungkinan pelaku lainya. LEGALITAS-Nico Lysander-E1A017226-Skripsi-2022. perpetrator collaboration (Justice Collaborator) in certain criminal acts. Pelaku (Justice Collaborator) dan/atau pelapor tindak pidana (Whistle Blower) tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atauDalam Putusan Nomor 151/ Pid. Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Justice Collaborator is a new term in the criminal justice process in Indonesia. Pemberitaan tentang Justice Collaborator menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi upaya penegakan hukum, secara khusus bagi pemberantasan korupsi. adanya. Istilah whistle blower dan justice collaborator menjadi popular tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya manakala kasus-kasus tersebut merupakan serious crime dan scandal crime. 2. | Find, read and cite all the research you. Tim khusus Polri selesai menggeledah rumah pribadi Inspektur Jenderal Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari, 10 Agustus 2022. 76 2. Sebelumnya, Justice Collaborator diperoleh dari Konvensi PBB Anti Korupsi atau. , M. Penulisan kajian ini dimaksudkan untuk. KUHP dan KUHAP juga tidak mengatur posisi justice collaborator secara tuntas. 4 Tahun 2011 masih kurang memberikan aspek perlindungan terhadap justice collaborator. II. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Peran Justice Collaborator dalam mengungkapkan perkara korupsi4 No Nama Jumlah Terpidana Keterangan 1 AC 30 (tiga puluh) orang Kasus[]dSuap. 2. Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower dapat dipahami melalui pengertian masing-masing. Pst) SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. 2003 . BAB III AKIBAT HUKUM TERPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15. Justice collaborator tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian tersebut. Namun ketentuan SEMA tersebut menimbulkan permasalahan. Dalam hal pengungkapan suatu kasus yang bersifat organized crime seperti tindak pidana korupsi, narkotika, Undang-undang No. In this study, the role of justice collaborator is as a criminal act, but not as the main actor who is then used or becomes a witness in an effort to uncover a human trafficking crime. The criteria of corruptor in the financial management of regional government involve having a high position and dominant (influential) roles in making the crime happen, and may stop or continue the crime. Peraturan Pemerintah No. Era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya rezim otoriter pada rezim orde baru pada akhir tahun 1998, maka bangsa dan negara Indonesia telah memasuki babak baru di dalam. 1 : 138 - 149 (UDAYANA MASTER LAW JOURNAL) 2. (Universitas Padjadjaran). dalam Angka 9 SEMA No. TELAAH PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP DITOLAKNYA PENGAJUAN JUSTICE COLLABORATOR. To analyze those problems the researcher used a normative juridical research. Sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan kekosongan hukum yang mengatur mengenai Justice Collaborator. H. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar hukum perlindungan terhadap whistleblower, terutama perlindungan hukum. ” Silahkan akses dokumen di sini. Justice Collaborator Having a strategic role in disclosing a criminal act has also become a concern in the concept of witness protection in Law Number 13 of 2006. Ini misalnya terjadi dalam. huruf c, dibuat. Tesis ini membahas kedudukan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Abstrak Tindak pidana Narkotika ialah salah satu dari tindak pidana yang tidak pernah surut eksistensinya di negara Indonesia karena dampak negatif yang disebabkan begitu besar dan. the status of justice collaborator and to find out the judge's legal considerations in granting and refusing the determination of the status of justice collaborator Harry Van Sidabukke in the COVID-19 Bansos Corruption Crime against SEMA Number 4 of 2011. Norma tentang whistleblower dan justice collaborator sudah diatur dalam peraturan bersama, SEMA dan UU No. Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-Ktp Irman Dan Sugiharto (lima belas) tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. pemberantasan mafia hukum, yaitu seseorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti- bukti yang kuat, atau keterangan dibawah. This research uses normative legal research, namely research on secondary data in the form ofDalam Pasal 221 KUHP, disebutkan pengertian obstruction of justice adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS ABDUL KHOIR) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu, 15 Februari 2023. Ideal protection model that can be given to Whistleblower and Justice Collaborator is Comprehensive Model. Bacaan 2 Menit. Peran Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Human Trafficking Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. PDF - 266 times Refbacks. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Justice Collaborator , Peradilan Pidana Penerapan Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia yang dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdakwa Richard Eliezer. 31 Tahun 2014, pada. Jumlah tersebut terus meningkat seiring gencarnya KPK melakukan operasi tangkapEksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. TujuanPenelitian • Penelitian ini bertujuan mengetahui siapakah yang dimaksud dengan Justice Collaborator. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. PDF | Abstrak Abstrak Status Justice Collaborator yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada. Starting widespread discussed when bribery check cases of voters the election of Senior Deputy Governor of Bank Indonesia revealed on the surface. Sus/ Tpk/ 2015/ PN. TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Oleh: ASY SYIFA HANINA FAJRI No. PDF. 2022. Download full-text PDF. . pengaturan justice collaborator terkait pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi terpidana korupsi di indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan serta surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi. establishment of Justice Collaborator; (2) physical and psychological protection; (3) special treatment and (4) appreciation. This article aims to analyze and explain the position of justice collaborator in criminal procedural law and the effectiveness of justice collaborator in proof, as an analysis instrument this research uses a case study of a narcotics-specific criminal decision in the Supreme Court where narcotics is an extraordinary crime committed in an organized. 543 saksi pelaku yang bekerja sama ( justice collaborator ) di lembaga pemasyarakatan (lapas). 1, Maret 2021 Isti Latifah Astri, et. Juga melihat dari sudut pandang pidana Islam dalam memahami bentuk peringanan Justice Collabolator yang tersirat pada fiqh jinayah. Jaksa menuntut hukuman penjara 16 tahun bagi Setya Novanto, pencabutan hak politik selama lima tahun, dan denda Rp1 miliar dan pengembalian uang US$7,3 juta. Peranan saksi sebagai justice collaborator sangat. Jaksa menuntut hukuman penjara 16 tahun bagi Setya Novanto, pencabutan hak politik selama lima tahun, dan denda Rp1 miliar dan pengembalian uang US$7,3 juta. Kata kunci: Justice collaborator, SEMA: Nomor 4 tahun 2011 ABSTRACT The use of justice collaborator in criminal justice is one form of extraordinary effort that can be used to eradicate organized crime, one of which is the circulation of narcotics. Secara terminologi, whistleblower dan jus ce collaborator diar kan kedalam berbagai penger an. Buku. Penelitian ini berfokus pada kebijakan justice collaborator yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengetatan remisi kepada narapidana. Full Text: PDF DOI: 10. com - Justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama berperan penting dalam membongkar sejumlah tindak pidana besar. pdf Download (1MB) Item Type: Book Section Uncontrolled Keywords: perlindungan hukum terhadap justice collaborator, ilmu hukum: Subjects: Ilmu Sosial > Hukum: Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum: Depositing User: Octo Iskandar: Date Deposited: 09 Jan 2023 05:01. Justice collaborator membantu para penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir. In determining that it must meet the requirements that apply in the legislation, However, in practice, there is still a perpetrator who has committed a corruption and has not met the regulated. . Penelitian. PST) SKRIPSI Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Disusun oleh: CINDY MONIQUE NIM: 201610110311007Pengaturan terhadap Justice Collaborator dan prosedur perlindungannnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Reward yang umumnya didapat Justice Collaborator setelah ada putusan pengadilan yang tetap adalah remisi. (2021). In the context of narcotics crime, Justice Collaborator has an important role in uncovering narcotics syndicates because so far. kepada Justice Collaborator masih belum tegas dirumuskan dalam satu peraturan perundang – undangan. WAKTU KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dilakukan pada tanggal 24-26 Juni 2014The term justice collaborator is often confused with whistleblowers. 1. Dalam perkembangan terkini hukum pidana di Indonesia, istilah justice collaborator mulai dikenal dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) pertanggal 19 Juli 2011 tentang justice collaborator yang disetujui oleh LPSK, KPK, Kejaksaan, Polri dan MA. PDF. | Find, read and cite all the research you. Diskriminasi dimaksud adalah adanya perlakuan istimewa kepada justice collaborator yang menyimpang dari prinsip equality before the law. Empat Syarat Justice Collaborator. Terdakwa Tripeni Irianto Putro di tetapkan sebagai Justice Collaborator berdasarkan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. So it requires a process to implement it. Istilah whistle blower dan justice collaborator menjadi popular tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya manakala kasus-kasus tersebut merupakan serious crime dan scandal crime. Justice Collaborator in revealing an exceptional crimes such as corruption. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yaitu dengan melihat pertimbangan Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim dalam kasus tersebut yang kemudian disesuaikan dengan. 892/01-55/09/2015 tanggal 23 September 2015. . Pembahasan 1. . 2003 . 160+ million publication pages. 4 tahun 2011 yaitu. 31 Tahun 2014, SEMA no. Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia 2). Justice collaborator kembali banyak diperbincakan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat yang menjadikan Bharada Richard Eliezer sebagai salah satu saksi yang juga terdakwa. fulfillment of the rights of justice collaborators will be fulfilled. whistleblower dan justice collaborator melapor, lembaga yang menangani pelaporan dan perlindungan whistleblower dan justice collaborator tumpang tindih, pengaturan tentang perlindungan hukum whistleblower dan justice collaborator belum komprehensif dan terdapat ambiguitas pemberian penghargaan bagi whistleblower dan justice collaborator. Pada perkembangannya istilah justice collaborator sering disamakan dengan saksi mahkota (crown witness), padahal meskipun ada kemiripannya, namun secara subtansi dan mekanismenya crown witness dan justice collaborator berbeda. 1 Pengertian Justice Collaborator Dalam kajian etimologi Justice Collaborator berasal dari kata justice yang berarti keadilan, adil, hakim. This research was conducted with the aim of: 1) To. Tinjauan Yuridis. 31 Tahun 2014, SEMA no. Sus/ Tpk/2015/Pn. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri processing. H) Program Studi Ilmu Hukum Oleh : FERNANDO. Konsep whistleblowing system (WBS) dan justice collaborator (JC) Pedoman ini juga akan menjelaskan secara ringkas mengenai konsep dari whistleblowing system (WBS). com - Majelis hakim menerima status Richard Eliezer sebagai seorang justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Salah satunya adalah pakar hukum dan kriminolog yaitu Adrianus Meliala berpendapat bahwa status . Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mematuhi semua kebijakan dan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur. Download full-text PDF Read full-text. 76 2. Even though the decision does not yet have permanent legal force, ICJR hoped that Eliezer would keep receiving special treatment as a justice collaborator. Kata Kunci : Justice collaborator, Perlindungan saksi ABSTRACT In writing this paper the author discusses about setting the Cooperating Witness Actors (Justice Collaborator) In the United States, Germany and the Netherlands. JOM Fakultas Hukum. 31 Tahun 2014, pada pelaksanaannya masih ada kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-beda penafsiran dari peraturan yang ada oleh penegak hukum. Indonesia, application of Justice Collaborator in countering organized crime in Indonesia. ii orang yang mempunyai kemampuan. 3 Kekuatan Pembuktian dari pidana yang dilihat, didengar dan Kesaksian Seorang Justice dialami oleh justice collaborator Collaborator sendiri. . bagaimana derajat kesaksian seorang justice collaborator dan hakim dalam melihat atau. Bagaimana pengaturan justice collaborator dalam hukum pidana Indonesia? 2. pdf diakses tanggal 09 februari 2018 pukul 8:58. Di Indonesia, status justice collaborator membuat terdakwa mendapatkan penghargaan, termasuk berupa keringanan hukuman. dijadikan Justice Collaborator yaitu: tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir; bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya; memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses Ilustrasi: BAS. JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Septian Pradipta Nugraha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Pradityannugraha@yahoo. Skripsi Full. Istilah justice collaborator sering disalahartikan dengan whistleblower. Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. PDF | On May 1, 2020, Dwi Oktafia Ariyanti and others published Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia | Find, read and cite all the research you. Involving the perpetrator of the crime himself, whereJustice Collaborator adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar. Cooperating Witness Actors (Justice Collaborator) as the reason for the current criminal mitigation. . Tentu nilai kejujuran dari seseorang Justice Collaborator perlu dicontoh dan tetap dijunjung tinggi, mengingat kemauan berkata jujur sangat susah didapat saat ini. SEMA menentukan agar putusan bagi justice collaborator dapat diberi keringanan 147 Jurnal ISSN 2302-528X Magister Hukum Udayana • Mei 2015 Vol. This ability is based on emergency needs. Namun, walaupun peraturan perundang- undangan menyatakan keterangan Justice Colaborator menjadi pertimbangan hakim meringankan hukuman, dalam praktek di Indonesia tidak selalu demikian. Peran Justice Collaborator dalam membantu penegak hukum yang membrantas tindak pidana korupsi seperti KPK, dalam prakteknya seperti penyidikan,. dan . co. "Bahkan permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi kepada LPSK cenderung. Ketentuan justice collaborator yang lebih komprehensif justru terdapat dalam SEMA No 4 Tahun. The results of this study show that, the regulation regarding Justice Collaborators in positive law in Indonesia is still. Perlindungan hukum Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan. This study aims to determine the form of protection against Abdul Khoir as Justice Collaborator in corruption and obstacles in the implementation of the protection of Abdul Khoir as Justice Collaborator in corruption. Pengaturan Saksi Pelaku (Justice Collabolator) dalam Tindak Pidana Korupsi di dalam.